KAUR, Beritaantara2.Online--- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasi kerja bagi unsur pimpinan serta anggota dewan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memastikan seluruh aset operasional dinas berada dalam kondisi prima guna mendukung mobilitas jalannya roda pemerintahan daerah.
Pada tahun anggaran ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur mengalokasikan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang difokuskan pada pemeliharaan barang milik daerah. Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang diamanahkan kepada pihak kesekretariatan.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (03/09), Sekretaris DPRD Kabupaten Kaur, Three Marnope, S.Pd., M.TPd., menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam merawat fasilitas negara demi memaksimalkan pelayanan publik.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang dititipkan di Sekretariat DPRD ini betul-betul memberikan output yang optimal. Kendaraan dinas jabatan pimpinan dan operasional adalah modal transportasi utama dalam menunjang fungsi pengawasan dan legislasi. Jika aset dirawat dengan baik dan pajaknya taat, agenda turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat tidak akan terhambat oleh kendala teknis," ujar Three Marnope kepada wartawan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kaur melalui bidang terkait menjelaskan bahwa optimalisasi sarana transportasi sangat vital untuk mendukung agenda pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Oleh karena itu, realisasi kegiatan ini diarahkan langsung pada penyediaan jasa pemeliharaan, pemenuhan biaya perawatan berkala, serta pelunasan kewajiban pajak kendaraan operasional.
Berdasarkan data rencana kerja yang disusun, total anggaran yang dialokasikan untuk penunjang urusan pemeliharaan ini mencapai Rp137.010.000. Dana tersebut difokuskan secara akurat untuk menyasar 5 unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang aktif digunakan dalam menunjang pergerakan kerja para pemangku kebijakan di tingkat legislatif.
Melalui perawatan yang terjadwal dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak, Sekretariat DPRD Kaur memastikan tidak ada kendala fasilitas yang dapat menghambat serangkaian agenda kerja penting bersama masyarakat. Upaya proaktif ini diharapkan mampu menjaga nilai aset daerah, memperpanjang usia pakai kendaraan, serta memicu efisiensi anggaran jangka panjang melalui manajemen perawatan yang terstruktur dan terukur.
(Okawa)
