KAUR, Beritaantara2.online – Insiden runtuhnya alat berat crane pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kaur yang menelan korban jiwa menyulut kemarahan publik. Sorotan tajam kini tertuju pada pihak kontraktor pelaksana yang dinilai lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas musibah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, seluruh biaya penanganan jenazah, administrasi medis, hingga proses pemakaman pekerja yang tewas sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur. Sementara itu, pihak perusahaan pemenang proyek justru terkesan menutup diri dan belum menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab.
Sikap bungkam pihak pelaksana proyek ini memicu kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat Kaur menyatakan kekecewaannya atas ketidakprofesionalan perusahaan yang seolah "menghilang ditelan bumi" saat insiden fatal terjadi.
"Ini sangat tidak adil. Korban bertaruh nyawa untuk proyek mereka, namun saat terjadi musibah, mereka justru lari dan membiarkan Pemda menanggung beban. Ini bukti nyata lemahnya hati nurani dan tanggung jawab manajemen perusahaan," tegasnya, Sabtu (18/04/2026).
Penerapan K3 Jadi Sorotan
Selain masalah biaya santunan, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proyek tersebut kini dipertanyakan. Muncul dugaan adanya kelalaian teknis terkait kelayakan operasi alat berat yang digunakan.
Seorang tokoh pemuda setempat yang enggan disebutkan namanya juga menyuarakan kegelisahan serupa. Ia mendesak adanya transparansi mengenai prosedur keselamatan di lokasi kerja.
"Kita harus pertanyakan, apakah SOP K3 benar-benar dijalankan atau hanya formalitas? Jangan sampai nyawa pekerja dikorbankan demi mengejar target waktu dan keuntungan semata," cetusnya.
Desakan Investigasi Menyeluruh
Merespons situasi ini, warga mendesak aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh di lokasi kejadian. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan, masyarakat menuntut sanksi tegas bagi perusahaan maupun pengelola proyek.
"Kami mendesak pihak berwenang segera turun ke lapangan. Jika ada pelanggaran SOP, harus ada sanksi hukum yang berat. Kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi, korban harus mendapatkan keadilan," pungkas sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut maupun terkait beban biaya yang kini ditanggung pemerintah daerah.
Reporter: Okawa
